nusakini.com--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyaksikan penandatanganan 53 kontrak Power Purchase Agreement (PPA) pembangkit energi baru terbarukan (EBT) antara PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP), Rabu (2/8) di Hotel Mulia, Jakarta. 

Penandatanganan PPA hari ini merupakan bukti bahwa investasi pembangkit listrik EBT tetap menarik sekaligus praktek efisiensi terus didorong agar tarif listrik semakin kompetitif. 

"Ini adalah terobosan besar. Pemerintah tetap akan mengembangkan energi baru terbarukan khususnya di bidang kelistrikan dan transportasi. Kalau kita lihat selama ini, dua setengah tahun terakhir pengembangannya sangat besar, terutama panas bumi, air, bayu, surya, biomassa, termasuk ide arus laut juga didukung," ujar Menteri ESDM dalam sambutannya. 

• Visi Energi Terbarukan Juga Lindungi Rakyat Lemah dan Memperhatikan Investor
• Arcandra Dorong Norwegia Investasi di Sektor EBT
• Statistik EBT Diharapkan Masuk Dalam Data Nasional
• Wamen ESDM: Dunia Sudah Mulai Beralih ke EBT
• Realisasi 2017: Bauran Energi Terbarukan pada Pembangkit Listrik Meningkat

Kementerian ESDM, kata Jonan, akan terus berupaya secara maksimal untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor. "Tentunya pemerintah paham bahwa para pengembang dalam bentuk IPP, akan melakukan investasi yang pengembaliannya harus dalam tingkat yang wajar." ungkap Jonan. 

Jonan mencontohkan, kontrak yang 20 tahun juga dijamin oleh negara sehingga investasinya juga tentunya berbeda dengan investasi membuka warung atau hotel yang hanya menggunakan market survey saja. "Saya kira orang yang bangun hotel ini juga market survey aja. Dia ngga akan tahu kalau hotel ini siapa yang mau menginap, occupancy rate-nya berapa. Tapi kalau pengguna listrik dalam bentuk renewable energy ataupun energi fosil, itu tahu," lanjutnya. 

Dengan adanya jaminan tersebut, investasi untuk pengembang pembangkit listrik EBT memerlukan proses negosiasi harga dengan PLN, agar tidak merugikan salah satu pihak. "Kalau kontrak dengan PLN begitu COD PLN harus bayar. Tidak peduli PLN itu bisa jual listriknya berapa, atau seberapa besar volumenya, itu harus bayar. Nah ini coba kita cari keseimbangan," ujar Jonan. 

Jonan mengungkapkan hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau. "Itu aja yang dijaga oleh pemerintah, bahwa listrik harus diupayakan makin tersedia dan makin terjagkau. Itu yang penting," pungkas Jonan. (p/ab)